Sejarah Kabupaten Kepulauan Talaud

Peta Kabupaten Kepulauan Talaud

Terbentuknya kabupaten Talaud, merupakan klimaks dari suatu rangkaian panjang proses perjuangan selama setengah abad dari putra-putri terbaik Porodisa Talaud. Proses inipun merupakan kelanjutan dari perjuangan generasi-genegrasi sebelumnya, demi mempertahankan dan menegakan kedaulatan wilayah terhadap rongrongan dari luar.

Perjuangan ini diilhami oleh ungkapan bahwa Kepulauan Talaud merupakan “Udha Makatraya” atau “Payung Utara” bagi kerajaan Majapahit (1290 – 1520) dalam buku Atlas Sejarah, karangan Moh. Yamin, SH. Ungkapan ini memberikan inspirasi bagi perjuangan Talaud untuk menjadikan Talaud sebagai “Payung Utara” Republik Indonesia dalam status daerah otonomi Tingkat II atau Kabupaten.

Perjuangan ini secara garis besarnya dapat dibagi atas dua bagian sebagai berikut:

Perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah

1. Pada abad ke 17.

Suatu ekspedisi “Angkatan Perang” yang besar dibawah panglimanya Pitugansa menyerang kerajaan-kerajaan kepulauan Sangihe dan Talaud yang tidak bersedia bernaung dibawah kekuasaan kesultanan Ternate di maluku Utara. Ekspedisi ini dapat dikalahkan di pulau Kabaruan Talaud dalam perang Gunung Taiyan.

2. Pada 23 Juli 1893

Meletuslah perang Arangkaa, karena kerajaan Arangkaa dibawah raja Mane’e dengan panglima perangnya raja Larenggam menolak menandatangani Korte Verklaring atau Perjanjian Pendek yang dipaksakan oleh penguasa penjajah Belanda. Akibat politik Devide et Impera, maka kerajaan Arangkaa dapat ditaklukan dan rajanya ditembak mati bersama isterinya.

3. Pada tahun 1932

Pulau-pulau Talaud dapat diakui Belanda sebagai daerah Landschap tersendiri dengan rajanya Julius Saria Tamawiwy sebagai raja PP Talaud.

4. Pada tahun 1933

Timbul lagi perlawanan terhadap kekuasaan Belanda oleh Barisan Merah Putih dari Organisasi Persatuan Anak Muda Indonesia Lirung (PAMIL) dengan pemimpinnya “Tiga Serangkai” Mahode Gagola, Corneles Tamawiwy dan A Tucunan. Perlawanan ini dapat dipatahkan dengan menangkap ketiga pemimpinnya dan memenjarakannya di penjara Suka Miskin.

5. Pada tahun 1942

Pulau-pulau Talaud dapat dipertahankan sebagai satu swapraja sendiri terhadap kekuasaan Kaigun Jepang oleh raja Kerajaan PP Talaud, raja Koagouw.

Perjuangan untuk membentuk satu Kabupaten Talaud

6. Pada tahun 1948

Bersamaan dengan dibentuknya kabupaten Sangihe Talaud, pemuda-pemudi Talaud di Makassar mulai merencanakan perjuangan membentuk kabupaten Talaud.

7. Pada tahun 1952

Melalui sidang DPRD II Sangihe Talaud, tiga anggota DPRD II dari Talaud, Ismail Tingginehe, Daniel Lampah, Apitalau Pangisian, menyampaikan usul pembentukan kabupaten Talaud.

8. Pada tahun 1954

Aspirasi pembentukan kabupaten Talaud disampaikan kepada gubernur Sulawesi Utara oleh Barisan Pemuda Talaud (BAPIT).

9. Pada tahun 1956

Dicetuskannya proklamasi terbentuknya Daerah Istimewa Tkt. II Talaud oleh Pemuda-pemuda Ismail Tingginehe, Heles Rama dan Wempie Bee dan disusul dengan pengiriman delegasi ke Makassar untuk menghadap gubernur Sulawesi.

10. Pada Juli 1956

Rapat akbar di Manado dibawah koordinasi Bapak P Th Sasauw untuk mendukung terbentuknya Daerah Istimewa Tkt. II Talaud.

11. Pada tahun 1961

Dibentuk organisasi Persatuan Pemuda dan Siswa-Mahasiswa Talaud (PERSMIT) untuk mendukung perjuangan aspirasi Talaud dengan ketuanya PH Towoliu.

12. Pada tahun 1962

Partai IP-KI Anak Cabang Talaud memperjuangkan pembangunan Talaud mulai 1 Januari 1963 atau melepaskan Talaud menjadi satu kabupaten sendiri melalui Bupati Sangihe Talaud Harry Sutoyo.

13. Pada tahun 1962

Berlangsung kesepakatan pemuka/tokoh masyarakat Talaud dalam upaya perjuangan pembentukan daerah tkt II Talaud.

14. Pada Februari 1963

Berdirilah Front Persatuan Pemuda Talaud dengan misi perjuangan pembentukan Daerah Tkt II Talaud.

15. Pada Oktober 1963

Front Persatuan Pemuda Talaud mengadakan Kongres Talaud Pertama di Beo dan mencetuskan perjuangan pembentukan Daerah Tkt II Talaud.Kongres ini menghasilkan keputusan-keputusan penting antara lain :

1. Mendesak agar segera dibentuk kabupaten Talaud.

2. Memperjuangkan penegerian SMP Swasta di Beo

3. Menyampaikan kebulatan tekad Pemuda Talaud untuk mendukung politik konfrontasi RI dengan Malaysia dan menygatakan siap dikirim ke garis depan , jika perlu rela berkubur di ujung peluru. Keputusan ini dibawa oleh satu delegasi bersama, Talaud – Manado dan Jakarta dan disampaikan kepada :

1. Pemerintah daerah Tkt. I dan II

2. Pemerintah Pusat (MPRS, DPR, Presiden, Mendagri, Menlu, Menhankam, Menteri P dan K)

3. Panitia Aksi Ganyang Malysia

4. Ketua Front Nasional dan

5. Ke –10 Ketua Partai Politik Tingkat Nasional.

16. Pada Januari/Februari 1964

Sebagian delegasi tadi menghadap DPRD I danGubernur SULUT untuk menyampaikan aspirasi pembentukan kabupaten Talaud sesuai dengan anjuran Mendagri bahwa mulai bulan Februari 1963, pembentukan setiap daerah otonom yang baru, harus melalui keputusan DPRD I dan usul gubernur.

17. Pada Tahun 1964

Diadakan kongres pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Talaud se Indonesia di Manado untuk mendukung perjuangan Talaud.

18. Sejak April 1964

Front Persatuan Pemuda Talaud di beo juga mencetuskan :

1. Pembangunan ekonomi dengan menggiatkan penanaman pala, cengkih dan lada, sebagai lanjutan dari program Komando Operasi gerakan Makmur (KOGM).

2. Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) Talaud dengan menggiatkan spontanitas pemuda-pemuda Talaud menyerbu gerbang Perguruan Tinggi. Hasil dari kedua perjuangan ini dapat disaksikan sekarang dengan meluapnya hasil pala, cengkih dan lada dari wilayah Talaud serta meningkatnya jumlah sarjana dan sarjana muda pada berbagai jurusan, di Manado sendiri telah melampaui 100.

19. Dari tahun 1960 – 1985

Selalu dikirim delegasi masyarakat Talaud menghadap gubernur Sulawesi Utara tengah /Sulawesi Utara untuk menyampaikan aspirasi Talaud.

20. Tahun 1967 dan 1969

Persatuan masyarakat Indonesia Talaud (PERMITA) di Manado, setelah mengadakan pembersihan dan reorganisasi Badan Perjuangan Masyarakat Talaud, mengirim delegasi menghadap Komisi II DPRD I yang diketuai oleh bapak Yuswo Folali, akhirnya mengirim “Team Bawole” ke Sangir Talaud untuk menindaklanjutinya.

21. Tahun 1979

Surat pernyataan tokoh-tokoh masyarakat Talaud di Jakarta yang antara lain :

1. Mendesak dipercepatnya realisasi Kabupaten Talaud

2. Menolak pernyataan bahwa perjuangan Talaud adalah “Gerakan Separatis” dari pihak tertentu. Pernyataan ini disampaikan antara lain kepada Panglima Kodam XIII Merdeka, pada waktu itu Bapak Mayjen Rudini.

22. Tahun 1981

Musyawarah masyarakat Talaud (MUKAT) mengadakan Munastal I di Jakarta yang dihadiri oleh 120 tokoh masyarakat Talaud di seluruh Indonesia dengan sponsornya Bapak Yerry Sumendap Almarhum. Keputusan Munastal I ini tetap mendesak dipercepatnya realisasi pembentukan Dati II Talaud.

23. Tahun 1982

Diadakan paternatal I di Manado yang menuangkan keputusan Munastal I di Jakarta menjadi Program Kerja Dewan Pembangunan Rakyat Talaud (DPRT).

24. Tahun 1986 dan 1991

Diadakan lagi Munastal II di Lirung dan Munastal III di Beo untuk tujuan yang sama.

25. Tahun 1993

Delegasi Masyarakat Talaud menghadap BKDH Sangihe Talaud, Bapak O Karambut di Tahuna dan terus ke Manado menghadap pimpinan DPRD Tkt I Sulut.

26. Sejak tahun 1999

Menerima dukungan Bamukist yang melalui Tim 17 dengan membawa rekomendasi dari Gubernur Sulut EE Mangindaan, mengajukan proposal kepada komisi II DPR RI di Jakarta, yang menghasilkan kunjungan komisi II ke Talaud.

27. Pada tanggal 5 Maret 2001

DPD I Mukat Sulut menerima rekomendasi dari gubernur Sulut A J Sondakh untuk menghadap Pemerintah Pusat.

28. Pada 30 mei 2001

DPD I Mukat Sulut menerima panggilan untuk menghadap presiden RI, Abdul Rahman Wahid (Gus Dur) dan menyampaikan penjelasan tentang perjuangan pembentukan kabupaten Talaud.

29. Pada 25 Mei 2001

DPD I Mukat Sulut mengadakan Audensi dengan Menteri Dalam Negeri RI.

Perjuangan masyarakat Talaud di Talaud

1. Pada 30 Desember 1994

Diadakan pertemuan kekeluargaan di rumah Dinas Pembantu Bupati Wilayah Talaud antara tokohmasyarakat, ulama, Pentua-pentua adat, wakil generasi muda dengan Drs J Liunsanda dan menghasilkan kesepakatan tidak mempersoalkan kedudukan ibukota bakal kabupaten Talaud dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menentukannya.

2. 11 Oktober 1995

Diadakan rapat koordinasi oleh Pembantu Bupati Wilayah Talaud di Melonguane untuk membentuk Panitia Persiapan dan Pemantapan Lokasi ibukota bakal kabupaten Talaud.

Respons Pemerintah Daerah

1. Pada Tahun 1999

1.1. Pemerintah Daerah (Bupati KDH Tkt II Kab. Satal) telah menyampaikan usul pembentukan Kabupaten Talaud dengan Surat Tanggal 23 Juli 1999 yang dilampiri dengan SK DPRD II No. 04/KPTS/DPRD/V-1996 tanggal 23 Mei 1996 tentang aspirasi pembentukan kabupaten Talaud.

2. BAPPEDA Prop. Sulut dengan Surat Nomor 050/Bappeda – IV/932 tentang pertimbangan pembentukan kabupaten Talaud.

3. Gubernur Sulut menyampaikan usul kepada mendagri tentang pembentukan kabupaten Talaud dengan Surat Nomor 135.51/01/430 tanggal 28 Agustus 1999.

4. Persetujuan DPRD I Prop. Sulut dengan Surat Keputusan No : 19 Tahun 1999 tanggal 20 Agustus 1999.

2. Pada 10 – 11 Nopember 1999

Temu akbar masyarakat Talaud di Melonguane dengan keputusan antara lain :

1. Membentuk Panitia Persiapan Realisasi Kabupaten Talaud

2. Meminta dan mendesak pemerintah untuk segera menurunkan Tim Studi Kelayakan ke Kedua Calon Ibukota Kab. Talaud

3. Membentuk Tim sukses Kab. Talaud di setiap wilayah kecamatan se Talaud dan di Tahuna.

Perjuangan mahasiswa Talaud di Manado - Minahasa

Selama tahun 1997 – 2002 yaitu era kebangkitan pemuda/mahasiswa Talaud di bawah panji Gerakan Pemuda mahasiswa Peduli Talaud (GPMPT)

1. Pada Tahun 1997

Lahirlah Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Porodisa (FKPMP) didorong oleh keprihatinan menyaksikan pemababatan hutan di pulau Karakelang Utara meliputi 5 desa di kecamatan Essang dibawah pimpinan Herkanus Tumbal dan Ir Herbert Pasiak, FKPMP mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pembabatan hutan tersebut.

2. Awal tahun 1999

Tiga organisasi besar pemuda mahasiswa yaitu :

1. Kerukunan Generasi Muda Payung Utara (KGMPUT) dibawah pimpinan Jackson Parapaga dan Ir Hebert Pasiak

2. Himpunan Kekeluargaan Mahasiswa IKIP Talaud (HIKMAT) di Tondano dengan pimpinannya Andris Parengka dan Nofti Halean

3. FKPMP melakukan kesepakatan bersama untuk membentuk Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Talaud (GPMPT) dibawah koordinasi Herkanus Tumbal.

3. Pada 4 Maret 1999

Pukul 11.00 mengerahkan massa kurang lebih 400 pemuda dan mahasiswa melakukan apel akbar (demonstrasi) di halaman kantor gubernur Prop. Sulut dan mengajukan 4 tuntutan utama yaitu :

1. Menyelesaikan masalah pembabatan hutan di bagian utara pulau Karakelang

2. Membangun jalan lingkar di 4 pulau besar di Talaud

3. Penolakan oknum Marinir di kepulauan Nanusa

4. Percepatan realisasi Kabupaten Talaud.

Demonstrasi ini diterima oleh Gubernur EE Mangindaan yang sangat terharu dan sempat menitikan air mata menerima Putra-putri Talaud dan menyampaikan ungkapan “Saya siap mati untuk Sulawesi Utara dan Talaud adalah benteng utara Pancasila”. Beliau berjanji untuk menindaklanjuti semua tuntutan tersebut.

4. Bulan Maret 1999

Delegasi GPMPT berangkat ke Tahuna untuk melakukan audensi dengan Bupati KDH Kab. Satal F K Manahampi.

5. April – Mei 1999

Delegasi GPMPT mengunjungi Talaud dan menjelajahi seluruh wilayah kecamatan Mangaran, Lirung, Melonguane, Beo, Rainis, Essang dan Nanusa untuk melakukan sosialisasi safari peduli Talaud dan kampanye perjuangan kabupaten Talaud.

6. 10 Nopember 1999

Mahasiswa Talaud yang tergabung dalam wadah Payung Utara dengan ketuanya Jefry Bungkuran melakukan aksi di kantor DPRD I Sulut.

6. Awal Januari 2000

GPMPT dibawah pimpinan Herkanus Tumbal dan kawan-kawannya melakukan aksi di Kantor DPRD I Prop. Sulut kemudian dilanjutkan ke bandara Sam Ratulangi Manado dengan membawa spanduk dan poster yang berisi antara lain “Talaud Indonesiakah ?”, “Pilih Otonomi atau Referendum” dalam rangka menyongsong kunjungan Wakil Presdien RI Megawati Soekarno Putri dalam kunjungannya dari Bitung.

Kegiatan perjuangan masyarakat Talaud menjelang realisasi pembentukan Kabupaten Talaud

1. Juni 2000

Dibentuk Tim Kerja realisasi kabupaten Talaud di Manado melalui rapat dan memilih Ir Max Maanema sebagai ketua dan Max Siso sebagai sekretaris dalam rangka perjuangan kabupaten Talaud lewat hak inisiatif Dewan.

Selanjutnya Tim Kerja ini dilanjutkan oleh Wakil Ketua Alex Binilang dengan wakil sekretarisnya Ir Hebert Pasiak.

2. Pada 30 Juni 2001

Dilakukan kesepakatan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda bersama pemerintah kab. Satal dan DPRD Kab. Satal di Tahuna dalam forum aspirasi dan birokrasi yang dipimpin oleh bupati Manahampi . Dengan keputusan menetapkan Melonguane sebagai ibukota Kabupaten Talaud nanti

Akhirnya oleh ridho Tuhan yang Maha Pengasih, pemerintah Republik Indonesia menyetujui pembentukan kabupaten Talaud melalui keputusan DPR RI dalam sidangnya tanggal 11 Maret 2002 di Jakarta.

Pada akhir tulisan tentang kronologis perjuangan Talud ini, perlu ditegaskan bahwa keberhasilan perjuangan pembentukan kabupaten Talaud tidak dapat dipisahkan bahkan bertalian erat dengan dengan peranan dan partisipasi aktif dari yang kami sebut dengan hormat bapak Drs AJ Sondakh sejak beliau sebagai anggota DPR RI, apalagi setelah beliau menjadi anggota DPRD I dan ketua DPRD I serta Gubernur Propinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu rakyat Talaud mengucapkan limpah terima kasih kepada beliau.